INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) KOTA PANGKALPINANG DAN INDEKS RISIKO BENCANA (IRB) PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Jika mengacu pada webstite inarisk.bnpb.go.id, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) diartikan sebagai upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah ini nantinya akan mempengaruhi Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadikan urusan bencana di Indonesia menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan penanggulangan bencana juga tidak hanya ketika terjadinya bencana. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana yakni prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahapan tersebut menjadi kewajiban yang mesti dijalankan di setiap daerah.

Dengan memperhatikan ketiga tahapan tersebut dalam upaya mengurangi indeks risiko bencana dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan baik dari tahapan perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Dalam upaya pengurangan indeks risiko bencana tersebut tidak hanya melibatkan BPBD saja sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana di daerah, tapi membutuhkan instansi-instansi lintas sektor dalam melaksanakan upaya tersebut.

Setidaknya terdapat 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan yang mesti dijawab dalam setiap pengisian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Ke-284 pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang tidak hanya dimiliki BPBD saja, tapi juga memerlukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait untuk bersinergi menuntaskannya seperti Bappeda dan Litbang, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan lainnya.